Edit Delete. Create Manage. Read Later. Status Peraturan ini telah mengalami perubahan atau penyempurnaan Peraturan ini telah mengalami perubahan atau penyempurnaan. Export PDF Print. Pasal 1 1 Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak dan sebelumnya, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar.
Pasal 3 Wajib Pajak yang diberikan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 adalah Wajib Pajak orang pribadi yang memenuhi persyaratan: secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun ; tidak sedang dilakukan pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan; menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak dan sebelumnya terhitung sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif paling lambat tanggal 31 Maret ; dan melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf c, sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.
TaxationLawsRulesand regulationsare stillundersupervisionby the Ministryof Justice andHuman Rights withthe operational implementationby the DirectorGeneral ofTaxationin terms of bothformal andmaterial law. For theoverseethis acceptance, it is necessary toperatuantaxlegislationis clear, unequivocaland there is nooverlapping, sowajiptaxesortaxpayers canmore obedient, anda sense ofjusticehashighaccountability.
Itmay indirectlyincrease state revenueandtheauthoritytoenforce thelaw. The research method used by the authors in the discussion of this thesis, is the normative research methods, which outlines what the applicable tax law is in conformity with the norms of other formal legal. So there is still a lot of doubt on the decision. Application Process at Director General of Tax Objection still embrace the element of lack of justice, costly, time is not erratic decisions. Undang-undang UU NO.
Dicabut dengan : UU No. Diubah dengan : UU No. Mencabut : UU No. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.
Versi Detail Peraturan. Undang-undang UU. Pemerintah Pusat. Ditetapkan Tanggal. Diundangkan Tanggal. Berlaku Tanggal. Pajak dan Retribusi Daerah. PAJAK 3.
0コメント